PSAK yang Belaku Umum di Indonesia

Jenis-Jenis PSAK

Saat ini, ada 5 jenis SAK yang berlaku di Indonesia. Tiap SAK ini digunakan oleh badan usaha berdasarkan jenis usaha atau organisasinya. Berikut ini adalah jenis-jenis SAK:

1. PSAK-IFRS

PSAK merupakan perubahan nama terbaru dari SAK yang disusun dan diterbitkan oleh DSAK pad atahun 2021, dan disusun mengikuti standar IFRS serta menyesuaikan pada kondisi bisnis di Indonesia. 

Jenis PSAK ini digunakan untuk menyusun laporak keuangan perusahaan-perusahaan yang tergolong ke dalam perusahaan publik. Sebab, terdapat penilaian transaksi dan evaluasi pada laporan keuangan yang dapat mencerminkan kondisi ekonomi secara real.

Penerapan jenis PSAK ini juga memberikan manfaat seperti memberikan informasi yang berkualitas pada pasar modal, meningkatkan daya banding dari laporan keuangan, hingga meningkatkan kualitas laporan keuangan itu sendiri. 

2. SAK-ETAP 

SAK-ETAP adalah singkatan dari standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Berdasarkan namanya, jenis PSAK ini digunakan jika perusahaan belum atau tanpa akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Jenis PSAK ini bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. 

Dalam SAK-ETAP, tidak dilakukan pencatatan laporan laba rugi untuk mempermudah pengguna dalam melakukan analisis laporan. Selain itu, aset takberwujud, aset tetap, dan juga properti investasi pasca tanggal perolehan menggunakan harga perolehan untuk menentukan nilainya. 

Jenis PSAK ini cocok diterapkan oleh bisnis menengah dan kecil karena pemilik bisnis dapat menyusun laporannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain.

3. PSAK-Syariah

Jenis PSAK ini digunakan oleh badan usaha yang memiliki kebijakan syariah dalam kegiatan bisnisnya. Pihak yang menetapkan PSAK-Syariah ini adalah Dewan Standar Syariah IAI. 

Penyusunan SAK ini dilakukan secara konseptual, seperti kerangkanya terdiri atas penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah. Namun dalam implementasinya, dapat menggunakan SAK umum jika dibutuhkan.

4. SAK-EMKM

SAK-EMKM adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Jenis standar ini mengacu pada UU 20/2008 terkait UMKM.

Jadi berdasarkan namanya, jenis standar ini ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur adlam SAK-ETAP.

5. SAP

SAP merupakan standar akuntansi Pemerintah, yaitu standar akuntansi yang digunakan oleh instansi Pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Adanya SAP diharapkan dapat menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Daftar PSAK yang Berlaku

Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa kali pengesahan dan pencabutan standar akuntansi. Daftar di bawah ini adalah PSAK yang berlaku di Indonesia.